Skandal Penyadapan Australia kepada Indonesia

Hubungan yang semakin memanas antara Indonesia dengan Australia banyak melahirkan spekulasi diantara pengamat-pengamat mengenai alasan kuat Australia menyadap beberapa pejabat penting Indonesia. Walaupun Australia sudah berencana untuk menghentikan kegiatan penyadapannya di Indonesia, namun bukan berarti kita harus berhenti menelusuri alasan dan apa saja data yang sudah dipegang pihak Australia. 

Menurut Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo, kemungkinan besar Australia menyadap Indonesia dikarenakan Australia merupakan Satpam penjaga kepentingan Amerika Serikat di Asia Pasifik. Oleh karena itu menurut Bambang, walau Australia sudah berencana menghentikan penyadapan, Indonesia tidak boleh begitu saja percaya. 

Sudah bukan rahasia lagi kalau Amerika Serikat dan sekutunya tidak pernah berhenti memata-matai teman sendiri atau negara lain yang berseberangan dengan Amerika. Wikileaks pun jauh hari sudah melaporkan hal ini. 

Menurut Bambang, jika Australia saat ini memang akan berhenti menyadap Indonesia, bukan tidak mungkin kalau di waktu yang akan datang, di saat keadaan sudah tenang dan orang-orang sudah melupakan hal ini, Australia akan kembali menyadap Indonesia. 

Kalau mau menarik benang merah antara hubungan Australia dengan Amerika Serikat terhadap kasus penyadapan di Indonesia, Australia sebetulnya selalu menaruh curiga terhadap sejumlah negara di Asia termasuk Indonesia. 

Dan Amerika Serikat pun yang alergi terhadap tindakan terorisme, menganggap Indonesia merupakan negara yang harus diwaspadai gerak-geriknya. Karena seperti yang kita ketahui, banyak kasus terorisme besar yang terjadi di Indonesia.

Oleh karena itu, menurut Bambang, Amerika Serikat akan terus meminta Australia untuk mengawasi Indonesia di masa yang akan datang. Australia pun pasti tidak akan keberatan kalau mendapat perintah dari Amerika Serikat. 

Seperti yang kita ketahui, terbongkarnya penyadapan yang dilakukan Australia berawal dari dokumen rahasia yang dibocorkan whistblower asal Amerika Serikat, Edward Snowden, yang dipublikasikan oleh Australian Broadcasting Corporation (ABC) dan harian Inggris The Guardian. Kedua media tersebut menyebutkan kalau presiden SBY dan sembilan orang yang berada di lingkaran SBY menjadi target penyadapan Australia. Ibu negara, Ani Yudhoyono pun menjadi target Australia. 

Dari dokumen-dokumen yang ada, pihak intelijen Australia melacak kegiatan Presiden SBY melalu telepon genggamnya selama 15 hari pada 2009, dimana saat itu Kevin Rudd dari Partai Buruh menjadi Perdana Menteri Australia. 

Dilansir ABC, salah satu dokumen tersebut berjudulkan ‘3G Impact and Update”. Dilihat dari halaman per halaman, intelijen Australia sepertinya sedang mengikuti peluncuran teknologi 3G di Indonesia dan Asia Tenggara. Beberapa opsi penyadapan didaftarkan dan dibuat untuk memilih salah satu darinya kemudian menerapkannya ke sebuah target, dalam hal ini pemimpin Indonesia.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan keterangan resmi terkait sikap Indonesia pasca penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Presiden SBY, Ibu Ani Yudhoyono dan sejumlah menteri.

Menurut Presiden, tindakan penyadapan Australia sulit dimengerti dan dipahami. Terlebih hubungan Indonesia dengan Australia selama ini berlangsung baik."Sekarang bukan era perang dingin. Saya pertanyakan intelijen mengapa harus menyadap Indonesia," kata SBY dalam jumpa pers di Istana Negara, Rabu 20 November 2013.

Untuk itu, Presiden akan mengirim surat resmi kepada Perdana menteri Australia Tony Abbot untuk meminta penjelasan dan sikap resmi Australia.

"Malam ini saya akan mengirim surat resmi yang sudah dipersiapkan untuk meminta penjelasan tentang kejadian penyadapan itu," ujar SBY.

Selain surat resmi, sambil menunggu jawaban resmi Australia terkait penyadapan, Presiden menyatakan akan menghentikan sejumlah kerja sama yang telah terjalin dengan Australia.

"Saya meminta dihentikan dulu kerja sama yang disebut pertukaran informasi dan pertukaran intelijen di antara kedua negara," kata SBY.

Kerja sama lainnya yang dihentikan sementara adalah latihan militer antara kedua negara. Untuk kerja sama ke depan, kata SBY, Indonesia meminta protokol kdoe perilaku dan asas pedoman kemitraan di antara kedua negara untuk hadapi isu penyelundupan manusia.

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menerima surat balasan dari Perdana Menteri (PM) Australia Tony Abbott terkait penyadapan. Namun, hingga kini surat balasan PM Australia ini masih belum terungkap ke publik.

Effendi Ghazali, Pakar komunikasi politik, berpendapat Presiden SBY perlu menyampaikan isi surat Tony Abbott kepada publik. Pasalnya, saat menyampaikan isi suratnya presiden mengungkapkannya kepada publik dalam bentuk konferensi pers.

"Karena Presiden menyampaikan isi suratnya kepada Abbott dalam bentuk Konferensi Pers, maka isi surat balasan Abbott perlu diperlihatkan ke publik," tegas Effendi (24/11/2013).

Bahkan menurut Pakar komunikasi politik Universitas Indonesia (UI) ini, SBY juga menjelaskan kepada publik mengenai tanggapannya atas surat balasan PM Australia terkait penyadapan.

"Juga langsung dijelaskan apa tanggapan Presiden terhadap isi surat Abbott," ujarnya.

Surat diterima oleh Presiden SBY sekitar pukul 12.00 WITA. Presiden menerima surat itu di Bali diantar oleh Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dari Jakarta, tadi pagi.

Seperti diketahui, Presiden Yudhoyono mengirimkan surat berisi protes kepada Abbott serta meminta penjelasan, sikap resmi, dan tanggung jawab terkait isu penyadapan itu. Saat itu, Yudhoyono juga menyampaikan sikap resmi pemerintah Indonesia.

Presiden Yudhoyono mengungkapkan kekecewaannya atas tindakan tersebut. Pasalnya, Indonesia dan Australia merupakan tetangga sekaligus mitra. Terlebih lagi, pada 2015, kedua negara telah meningkatkan hubungan kerja sama bilateral menjadi kemitraan strategis.

"Kalau ada yang mengatakan intelijen itu bisa melakukan apa saja, saya justru bertanya, intelijen itu arahnya ke mana, kenapa harus menyadap kawan bukan lawan, saya menganggap ini masalah yang serius, bukan hanya aspek hukum. Saya kira hukum di Indonesia dan Australia tidak memperbolehkan menyadap pejabat negara lain," katanya.

Presiden Yudhoyono menambahkan, yang lebih penting kalau berpikir jernih, ini tentu berkaitan dengan moral dan etika sebagai sahabat, sebagai tetangga, sebagai mitra yang sebenarnya menjalin hubungan yang baik.

"Kalau Australia juga ingin menjaga hubungan baik dengan Indonesia, saya masih tetap menunggu penjelasan dan sikap resmi Australia," kata Presiden.

Presiden juga memutuskan menghentikan tiga kerja sama RI-Australia, yakni kerja sama pertukaran informasi dan data intelijen di antara kedua negara, menghentikan seluruh kerja sama latihan bersama antara TNI dan Australia, serta kerja sama operasi militer terkait dengan penyelundupan manusia.

Penyelesaian dari kasus ini melalui jalur negosiasi demgan ditanda tanganinya Code Of Conduct (CoC), pada tanggal 28 Agustus 2014.